ALQOIMKALTIM.COM, Al-Quds – Komunitas dan jaringan organisasi untuk Al-Quds, Kamis (29/7) medeklarasikan kampanye internasional untuk melawan pencabutan hak tinggal warga Palestina di Al-Quds.

Deklarasi ini, dilakukan dalam konferensi pers di depan kamp Palang Merah Internasional, tempat di mana para aleg berkumpul untuk didevortasi dari Al-Quds. Ketua forum lembaga-lembaga Al-Quds, Rana Nashashibi mengatakan, proses dan keputusan Zionis terakhir di Al-Quds merupakan bagian dari setrategu umum Israel pada tahun 1967, tidak ada hubunganya dengan pemerintahan ultra kanan sekarang (Netanyahu). Rencana 20/20 yang digagas pemerintah distrik Al-Quds juga bertujuan untuk mengubag demografi dan geografi Al-Quds hinggs penduduk Palestina tak lebih dari 3 % saja.

Ia menambahkan, jika para aleg yang dipilih rakyat terancam dengan devortasi, apalagi rakyat biasa. Setiap warga Al-Quds terancam pengusiran secara jelas terencana, sistematis. Padahal mereka mempunyai hak untuk tinggal di wilayahnya tanah miliknya. Tindakan Zionis tersebut bertentangan dengan semua undang-undang internasional teutama piagam Jenewa ke 49.

Ia mengatakakan, tujuan dari kampanye internasional adalah untuk membentuk jaringan dan memberdayakan sejumlah lembaga dan yayasan untuk mengurangi blockade atau mencabutnya dari Al-Quds. Disamping memberikan gambaran yang benar terhadap situasi Al-Quds secara umum.

Red : Enoz Trapfosi

Sumber : Info Palestina